Redam dominasi software asing dengan PPS
Oleh : Arif Pitoyo
Pembentukan Pusat Pengembangan Software (PPS) pada dasarnya lahir dari adanya kekuatiran masuknya peranti lunak dari luar negeri yang semakin tak terkendali dan akan mematikan industri peranti lunak dalam negeri.
Kekhawatiran semacam itu memang cukup beralasan mengingat dari total penjualanperanti lunak, sekitar 60% di antaranya merupakan peranti lunak asing.
Keadaan ini diperkirakan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan bila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya pembentukan pusat pengembanganperanti lunak itu.
Indonesia bisa jadi termasuk salah satu pasar yang paling diincar di kawasan Asia setelah Cina dan India. Kemungkinan itu wajar karena negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar walau saat ini dari sisi nilai penjualan masih relatif kecil, bahkan dibanding negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Ketua Asosiasi peranti lunak Indonesia (Aspiluki) Djarot Subiantoro, nilai total penjualanperanti lunak hingga akhir 2004 diperkirakan US$308 juta atau meningkat 48% dari 2001 sebesar US$244,86 juta dengan tingkat pertumbuhan 20,6% setiap tahun.
Nilai ini sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan Thailand yang memiliki pasarperanti lunak US$710 juta, Malaysia US$1.523 juta, India US$5.188 juta, Filipina US$905 juta dan Singapura US$3.300 juta.
Peningkatan penjualan ituterjadi karena semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada berbagai aplikasi online pada jaringan teknologi informasi.
Industri tersebut tahun depan diperkirakan akan memberikan pendapatan bagi negara US$1,720 juta atau sekitar 0,7% dari pendapatan nasional. Untuk itulah, kata dia, pihaknya meminta pemerintah agar mendirikan pusat pengembangan peranti lunak sebagai sarana pengembangan industri peranti lunak dalam negeri.
Langkah pemerintah tentunya perlu mendapat dukungan dari kalangan swasta dan akademisi. Karena untuk membentuk sebuah pusat pengembangan peranti lunak tersebut perlu adanya masukan-masukan mengenai perencanaan, bentuk, dan aplikasinya.
Tidak itu saja. Ide pembentukan Pusat Pengembangan peranti lunak tersebut mendapat tanggapan dari Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Mereka kemudian telah membentuk sebuah tim guna mempersiapkan pembentukan PPS itu.
Moedjiono, Deputi Bidang Telematika Kementerian Kominfo yang juga selaku Ketua Tim Pembentukan Pusat Fasilitas dan Pengembanganperanti lunak Nasional mengatakan pusat pengembangan tersebut bertujuan menjadi wadah bagi berkumpulnya industri peranti keras, peranti lunak proprietary dan open source.
Pengembangan domestik
Wadah tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengembangan peranti lunak dalam negeri, khususnya untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal e-government.
Moedjiono mengungkapkan pusat pengembangan itu bukan hanya sebagai tempat pelatihan dan diklat mengenaiperanti lunak tapi juga sebagai proyek percontohan dalam memproduksi peranti lunak nasional dengan berbagai macam bentuk dan aplikasinya.
Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator, mempersiapkan kebijakan yang tepat serta mendorong industri hardware dan peranti lunak asing agar memberikan bantuan pada industri lokal berupa pemanfaatan alat pengembangan di perusahaannya.
Karena, menurut Djarot, kendala yang ada pada industriperanti lunak lokal adalah kurangnya pengetahuan dan dana dalam mengembangkan peranti lunak development tool.
Dengan adanya kerja sama itu industri asing bisa memperluas pasar dan membangun kompetensi produknya di Indonesia dan luar negeri sehingga akan menguntungkan semua pihak.
Tentunya tekad pemerintah tersebut merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti. Karena meski belum mengeluarkan kebijakan dalam hal pembatasan atau pengurangan masuknya peranti lunak asing ke Indonesia, tapi setidaknya memberikan pilihan bagi masyarakat pada peranti lunak yang lebih murah dan memiliki kemampuan layaknya peranti lunak asing.
Menurut dia, pasar lokal akan menyeleksi sendiri melalui persaingan yang sehat antaraperanti lunak asing dan nasional.
Untuk tahap awal, peranti lunak nasional tersebut akan diimplementasikan ke instansi pemerintahan guna mendukung e-government sektor layanan publik.
Pusat Pengembangan dan Fasilitas peranti lunak yang rencananya akan dibangun di Bogor itu juga akan mengeluarkan panduan dan pedoman bagi pelaksanaan e-government dan e-procurement.
Salah satu program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Pusat Fasilitas dan Pengembangan peranti lunak adalah Developer Day.
Dalam program tersebut akan diundang para pengembang peranti lunak dan industri teknologi di Indonesia untuk mempresentasikan rencana pengembangan produknya. Melalui presentasi itu diharapkan akan dicapai titik temu antara industri swasta terkait.
Rencananya pusat pengembangan dan fasilitas peranti lunak tersebut bukan hanya untuk mengembangkan peranti lunak lokal namun juga diperlebar fungsinya sebagai tempat untuk melanjutkan pengembangan program komputer murah (PCRI) yang tertunda karena naiknya nilai dolar AS terhadap rupiah.
Melalui Pusat Fasilitas dan Pengembanganperanti lunak, pemerintah harus membangun struktur industri lokal dan brand peranti lunak nasional yang kuat di dalam negeri disamping tetap memberikan insentif bagi perusahaan peranti lunak lokal dengan melakukan penyempurnaan infrastruktur yang berkelanjutan.
Menurut Djarot, meski saat ini telah ada RICE, BaliCamp, Pitstop, TobaTech, BHTV dan Salatiga Camp, namun perlu diikuti policy pemerintah dan jaringan infrastruktur yang lebih baik, agar industri peranti lunak lokal bisa berkembang.
[sumber : bisnis.com ]
